Petani Sawit Berpotensi Keluar dari Sistem RSPO Jika Pendapatan Terus Menurun

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengingatkan potensi keluar dari sistem sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) jika pendapatan yang diperoleh terus menurun. Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat lemahnya penyerapan kredit, minimnya akses ke rantai pasok fisik bersertifikat, serta tidak transparannya perdagangan kredit RSPO.

SPKS menilai pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat RSPO belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan, petani justru harus menanggung biaya sertifikasi dan kewajiban pemenuhan standar tanpa kepastian manfaat ekonomi yang memadai.

Berdasarkan Kajian SPKS 2026, sepanjang 2023–2024 jumlah kelompok petani yang menjual kredit RSPO meningkat 36 persen, dari 85 menjadi 116 kelompok. Namun, volume kredit yang terjual hanya naik 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.

Pada periode yang sama, total pendapatan kelompok justru turun 7 persen, dari USD 7 juta menjadi USD 6,5 juta. Rata-rata pendapatan setiap kelompok penjual kredit merosot sekitar sepertiga, dari USD 82.400 menjadi USD 56.000.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pasar sertifikasi RSPO. Menurutnya, pertumbuhan sertifikasi tidak seharusnya hanya diukur dari bertambahnya jumlah petani dan luas kebun bersertifikat.

“RSPO tidak bisa terus membanggakan pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat jika pada saat yang sama pendapatan kelompok petani justru menurun," ungkap Sabarudin melalui keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

"Petani sudah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk memenuhi standar RSPO. Namun, ketika kredit yang mereka hasilkan tidak terserap secara memadai, petani justru menanggung risiko dari sistem yang seharusnya memberikan manfaat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sertifikasi belum diimbangi dengan tanggung jawab pasar,” imbuhnya.