Apakah Usia 35 Tahun Masih Bisa Ikut CPNS 2027? Ini Syarat Terbarunya 

JAKARTA - Apakah usia 35 tahun masih bisa ikut CPNS 2027? Pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. Langkah itu dilakukan untuk penyegaran terhadap abdi negara yang telah memasuki masa pensiun.

"Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS, ya, yang memang kita perlukan di dalam rangka satu, melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki usia pensiun, itu yang pertama," kata Prasetyo. 

Prasetyo mengatakan, pelaksanaan program pemerintah prioritas membutuhkan pengawalan. 

Untuk itu, ia berkata, Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini.

"Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran ya Bu Menpan RB nanti yang akan menjadi ketua tim panitianya," ucap Prasetyo.

Lantas apakah usia 35 tahun masih bisa ikut CPNS 2027? Berikut data dari Okezone, Rabu (11/10/2026). 

Secara umum, usia 35 tahun masih bisa mengikuti seleksi CPNS 2027 selama Anda mendaftar pada saat usia Anda belum melewati batas maksimal yang ditentukan (maksimal tepat berusia 35 tahun saat pendaftaran).

Ketentuan dan kondisi penting terkait batas usia CPNS:

* Aturan Umum (18–35 Tahun): Berdasarkan aturan yang berlaku (seperti PermenPANRB No. 6 Tahun 2024), batas usia pelamar CPNS jalur umum adalah 18 hingga 35 tahun. 

Jika usia Anda pas 35 tahun saat mendaftar, Anda masih memenuhi syarat. 

Pengecualian hingga Usia 40 Tahun: Batas usia dapat diperpanjang hingga 40 tahun khusus untuk jabatan tertentu yang membutuhkan kualifikasi atau keahlian khusus, seperti Dokter Spesialis, Dosen, Peneliti, atau Perekayasa dengan kualifikasi S-2/S-3.
 
Peluang Pelonggaran / Aturan Khusus 2027: Pemerintah dan DPR tengah membahas serta mempertimbangkan pelonggaran atau pengaturan khusus batasan usia untuk kelompok tertentu seperti guru non ASN/honorer serta tenaga kesehatan/medis meski kebijakan teknis resminya tetap harus mengacu pada pengumuman pemerintah.

(Taufik Fajar)