JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika politik domestik, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, dinamika politik perlu dipisahkan dari aktivitas dan kinerja perekonomian agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
"Yang penting kita menjaga ekonomi tetap solid. Di berbagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan yang meningkat, biasanya terdapat kompartementasi antara politik dan ekonomi," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Airlangga juga mengimbau pelaku pasar modal dan investor agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat sementara. Dengan demikian, kondisi fundamental ekonomi dalam negeri diharapkan tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.
"Jadi, ekonomi terus kita jaga supaya fundamentalnya tetap solid. Yang kita tunggu adalah jangan sampai ada kejutan lagi di pasar modal," lanjutnya.
Menanggapi kekhawatiran pengamat mengenai potensi gejolak sentimen negatif di pasar keuangan akibat dinamika politik, Airlangga meminta pelaku pasar lebih bijak dalam menyikapi perkembangan tersebut. Ia menekankan pentingnya membedakan sentimen pasar dan kondisi fundamental ekonomi.
"Makanya, itu kan faktor sentimen, bukan faktor fundamental. Jadi, kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimen dan yang fundamental," tegasnya.
Terkait kecenderungan investor yang memilih bersikap hati-hati atau wait and see hingga situasi politik kembali kondusif, Airlangga berharap dinamika tersebut tidak mengganggu arus investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ya, kita lihat saja ke depan. Namun, kita berharap ini tidak memengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional," pungkas Airlangga.
Sebelumnya, dinamika politik nasional menghangat menyusul munculnya perkembangan terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Niat tersebut disebut berkaitan dengan perkembangan dinamika politik di DPR RI, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), serta polemik dokumen administrasi pendidikan Gibran yang turut menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa penyampaian niat pengunduran diri tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong.
Secara konstitusional, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden hingga proses pengunduran diri diselesaikan sesuai mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku
(Feby Novalius)