Niat tersebut disebut berkaitan dengan perkembangan dinamika politik di DPR RI, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), serta polemik dokumen administrasi pendidikan Gibran yang turut menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa penyampaian niat pengunduran diri tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong.
Secara konstitusional, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden hingga proses pengunduran diri diselesaikan sesuai mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku
(Feby Novalius)