Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Kejar Sisa Rp514 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,2 persen secara tahunan dan telah memenuhi 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih perlu mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun lagi hingga penutupan tahun anggaran guna menopang pembiayaan belanja negara.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Suahasil merinci bahwa kinerja positif tersebut disokong utama oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun, seiring kuatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) migas berhasil terkumpul sebesar Rp48,88 triliun atau melesat 84,7 persen berkat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Adapun PPh nonmigas turut tumbuh 16,6 persen mencapai Rp893,10 triliun yang didorong oleh ekspansi aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp20,52 triliun atau mengalami kontraksi 3,7 persen akibat adanya pergeseran jadwal pembayaran sebagian wajib pajak menuju akhir tahun.

Sementara itu, pajak lainnya non-deposit terkumpul Rp7,1 triliun atau turun 9 persen imbas meningkatnya proses pemindahbukuan ke pos jenis pajak semestinya.

Untuk pos deposit pajak, realisasinya tercatat sebesar Rp33,6 triliun atau terkontraksi 49,8 persen.

Suahasil menegaskan bahwa penurunan pada akun deposit tersebut merupakan sinyal positif kepatuhan administrasi, karena wajib pajak kini langsung menyetorkan kewajibannya ke pos jenis pajak yang tepat.

“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil, artinya wajib bajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang diatasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum terindentifikasi jenis pajaknya,” jelasnya.

Adapun penerimaan dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan ekonomi digital lainnya mencatatkan kontribusi sebesar Rp14,1 triliun yang berasal dari jenis pajak PPh dan PPN.

Suahasil mengapresiasi membaiknya operasional sistem Coretax yang turut memperlancar kinerja setoran pajak nasional.

“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga memantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah,” tutup Suahasil.

(Taufik Fajar)