KUR Perumahan Rp50 Triliun, Dimanfaatkan 120 Ribu Orang

Pada aspek legalitas lahan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk membebaskan biaya sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun peserta program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat. Program yang sepenuhnya dibiayai negara itu direncanakan terus ditingkatkan cakupannya pada tahun depan.

"Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara sehingga rakyat kami, rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas," tutur Maruarar.

Melengkapi perbaikan rumah dan sertifikat gratis, pemerintah memperkuat dukungan melalui KUR rumah yang pagunya dinaikkan pada bulan Juni 2026 dari semula Rp36 triliun akibat serapan yang sangat tinggi. Fasilitas pembiayaan tersebut dimanfaatkan para penerima untuk membangun, membeli, dan merenovasi tempat tinggal mereka.

"Kalau enggak, enggak akan ada peminatnya 120.000 yang sudah transaksi," kata Maruarar.
 

(Dani Jumadil Akhir)