Djoko menilai persoalan kompetensi dan kesejahteraan pengemudi tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab perusahaan angkutan. Perusahaan seharusnya tidak hanya menuntut pengemudi menjalankan kendaraan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kemampuan teknis, pelatihan, serta kondisi kerja yang mendukung keselamatan.
"Banyak pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan golongan SIM mereka dan mendapatkan SIM tersebut tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)," tambah Djoko.
Di sisi lain, persoalan keselamatan angkutan barang juga berkaitan dengan kondisi armada. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 2026, masih ditemukan sejumlah truk pengangkut semen, seperti jenis flat deck, molen, hi-blow, dan trailer, yang tidak menjalani uji berkala atau KIR serta kurang mendapatkan perawatan rutin.
Keterbatasan sumber daya manusia perusahaan dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) turut menjadi persoalan. Sebagian pengemudi, operator, hingga mekanik disebut masih belum memahami secara memadai fungsi dan perawatan sistem pengereman serta komponen teknis kendaraan.
Kondisi tersebut membuat penanganan kecelakaan angkutan barang tidak seharusnya hanya berfokus pada kesalahan pengemudi. Terlebih, dalam sejumlah kecelakaan yang melibatkan truk, persoalan rem blong kerap menjadi perhatian.
Djoko mengingatkan kepolisian agar tidak tergesa-gesa menetapkan sopir sebagai tersangka sebelum melakukan investigasi secara menyeluruh. Penyelidikan perlu mencakup kondisi teknis kendaraan, riwayat perawatan, kepatuhan terhadap uji KIR, hingga tanggung jawab perusahaan pemilik armada.
Menurut dia, pengemudi pada dasarnya menjalankan pekerjaan berdasarkan penugasan perusahaan. Karena itu, apabila kecelakaan berkaitan dengan kendaraan yang tidak laik jalan atau kelalaian perawatan, tanggung jawab manajemen dan pemilik angkutan juga harus ditelusuri.
(Taufik Fajar)