JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi lembaga pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Usulan ini dinilai lebih rasional karena pemerintah dapat memanfaatkan lembaga yang sudah ada tanpa perlu membentuk organisasi baru.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon. Ketiganya yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk lembaga khusus.
Menurutnya, pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Pasalnya, dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dengan program jaminan sosial.
Sementara itu, pembentukan lembaga khusus dinilai membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Karena itu, penggunaan Danantara dianggap menjadi pilihan yang lebih memungkinkan.
“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (17/11/2026).
Meski demikian, Said menegaskan hingga saat ini Presiden maupun pemerintah belum memutuskan lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon. Dengan demikian, Danantara masih sebatas usulan dari KSPI dan Partai Buruh.
"Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada," katanya.