BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong dana cadangan pesangon masuk ke portofolio dana pensiun agar pengelolaannya dapat dilakukan melalui mekanisme industri dana pensiun yang memiliki sistem pengawasan dan tata kelola jelas. Selain memperkuat perlindungan pekerja, langkah ini dinilai dapat mendorong peningkatan aset dana pensiun nasional untuk mencapai target 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan pihaknya tengah mendiskusikan usulan tersebut bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun, OJK berpandangan dana cadangan pesangon sebaiknya dikategorikan sebagai dana pensiun sehingga pengelolaannya dapat masuk ke dalam portofolio penyelenggara program pensiun. Dengan demikian, pengelolaan dana tersebut dapat berada dalam kerangka pengawasan OJK.
"Kami sedang mendiskusikan hal ini dengan Kemnaker dan Kemenkeu. Kami ingin memastikan dana cadangan pesangon ini masuk dalam kelompok dana pensiun sehingga dapat dikelola dalam portofolio dana pensiun dan kami bisa melakukan pengawasan," ujar Ogi di Bali, Selasa (17/11/2026).
Salah satu alasan OJK mendorong skema tersebut adalah untuk memperbesar aset industri dana pensiun nasional. Pasalnya, aset dana pensiun Indonesia saat ini masih berada di kisaran 8 persen dari PDB.
Sementara itu, pemerintah menargetkan aset dana pensiun dapat mencapai 60 persen dari PDB sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Ogi, pencapaian target tersebut membutuhkan pengembangan sumber dana dan produk-produk baru yang dapat memperluas portofolio industri dana pensiun. Dana cadangan pesangon berpotensi menjadi salah satu sumber yang mendukung pertumbuhan tersebut.
"Bagaimana target peningkatan aset dana pensiun bisa tercapai jika tidak ada pengembangan produk-produk baru? Karena itu, kami mendorong agar dana cadangan pesangon ini dapat masuk ke dalam portofolio dana pensiun," jelasnya.
Selain mendukung pertumbuhan industri, OJK juga menilai pengelolaan melalui penyelenggara dana pensiun dapat memperkuat tata kelola dan perlindungan konsumen. Dana cadangan pesangon memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja sehingga pengelolaannya perlu dibedakan dari dana perusahaan pada umumnya.
Meski demikian, OJK terbuka terhadap berbagai alternatif kelembagaan untuk mengelola dana tersebut. Namun, pihaknya tetap mendorong agar dana cadangan pesangon ditempatkan dalam kategori dana pensiun dan dikelola oleh penyelenggara program pensiun, seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau lembaga khusus yang memiliki fungsi serupa.
Pemerintah perlu merumuskan ketentuan teknis, termasuk aspek administrasi, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaannya agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, pemerintah belum memutuskan mekanisme pengelolaan maupun lembaga yang akan ditunjuk.
Kemnaker juga membantah informasi yang menyebutkan pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh sebelumnya mengusulkan Danantara sebagai salah satu opsi pengelola dana cadangan pesangon. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan terdapat tiga alternatif pengelola, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga khusus.
(Feby Novalius)