Buruh Sebut UMP Jakarta Rp6,1 Juta Masih di Bawah Kebutuhan Hidup Layak

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis
Jum'at 20 November 2026 17:10 WIB
Said Iqbal soal UMP DKI (Foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Presdien Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6,1 juta masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. 

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000 atau naik sekitar Rp407.000 dinilai belum cukup untuk meningkatkan daya beli buruh. Menurutnya, upah merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat, selain jaminan sosial dan pengendalian kenaikan harga barang.

"Upah adalah alat untuk meningkatkan daya beli. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi Rp6.136.000 itu lebih rendah dari KHL di Jakarta," ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dia menilai kenaikan upah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di Jakarta. Bahkan, apabila dihitung berdasarkan jumlah hari dalam sebulan, kenaikan sebesar Rp407.000 hanya setara sekitar Rp13.500 per hari.

Selain persoalan kebutuhan hidup layak, KSPI juga menyoroti besaran UMP DKI Jakarta 2027 yang berpotensi lebih rendah dibandingkan upah minimum di sejumlah kawasan industri, seperti Bekasi dan Karawang.

Said menilai kondisi tersebut tidak masuk akal mengingat biaya hidup di Jakarta seharusnya tidak lebih rendah dibandingkan kedua wilayah tersebut. Dia mencontohkan, apabila kenaikan upah di Bekasi dan Karawang mencapai 7,1 persen, maka besarannya berpotensi melampaui UMP DKI Jakarta 2027. Bahkan, jika kenaikannya mencapai 8 persen, upah minimum di kedua daerah tersebut diperkirakan bisa menyentuh Rp6,35 juta.

"Gak malu Gubernur Jakarta, pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi dan Kerawang Upahnya lebih tinggi dari orang yang bekerja di gedung-gedung mentereng itu," katanya. 

 

Menurut Said, kondisi itu menjadi ironi karena pekerja di sektor industri di Bekasi dan Karawang berpotensi menerima upah lebih tinggi dibandingkan pekerja di sejumlah perusahaan besar dan perbankan yang berkantor di Jakarta.

"Masuk akal tidak biaya hidup di Bekasi dan Karawang lebih mahal dari Jakarta? Tidak masuk akal. Upah di Bekasi dan Karawang bisa lebih tinggi dari upah di Jakarta," tegasnya.

Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh meminta agar penetapan UMP DKI Jakarta 2027 dievaluasi. Mereka menilai kebijakan pengupahan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kemampuan upah dalam menjaga daya beli pekerja.

Said juga mengajak masyarakat, termasuk kalangan kelas menengah yang selama ini mengeluhkan penurunan daya beli, untuk memahami perjuangan buruh dalam mendorong kenaikan upah yang lebih layak.

(Taufik Fajar)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya