JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyiapkan langkah hukum untuk menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp6.136.000 tahun depan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menyampaikan keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta. Apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, KSPI DKI Jakarta akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke PTUN sesuai ketentuan yang berlaku.
KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran UMP 2027 menjadi Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Iqbal, kenaikan UMP sekitar Rp407.000 tersebut belum cukup untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Ibu Kota. Dia menilai penetapan upah minimum semestinya mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi antara buruh dan pengusaha.
Iqbal juga menyoroti potensi UMP Jakarta tertinggal dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dengan asumsi kenaikan upah di ketiga daerah tersebut mencapai 7–8 persen, nilai upah minimumnya berpotensi melampaui UMP Jakarta.