“Padahal kami berpikir kalau upahnya masih dianggap terjangkau dengan hal-hal yang lain, perusahaan akan menghindari terjadinya PHK,” tutur Nurjaman.
Selain beban operasional, dunia usaha turut memperhitungkan dampak berantai terhadap upah sektoral ke depan yang nilainya lebih tinggi, struktur skala upah, serta penyesuaian karyawan level lebih atas yang memiliki KPI tersendiri. Skema tersebut dinilai berpotensi memicu ketimpangan di internal perusahaan.
“Kalau di bawahnya kenaikannya lebih tinggi, akan terjadi gap dengan pekerja di masa kerja yang sudah lama, masa yang lima tahun atau sepuluh tahun upahnya sama dengan yang baru masuk,” urai Nurjaman.
Walau begitu, Nurjaman menyatakan pengusaha suka tidak suka tetap menerima keputusan gubernur tersebut dengan sejumlah catatan. Karena tidak semua perusahaan mampu melaksanakan, ia meminta pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta memberi ruang pengecualian serta kelonggaran pengajuan tanpa terlalu banyak syarat yang menghambat proses.
“Tujuan pengajuan pengecualian itu satu, untuk adanya kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja karena upah pasti memengaruhi biaya produksi dan lainnya,” jelas Nurjaman.
(Taufik Fajar)