“Tujuan pengajuan pengecualian itu satu, demi kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja karena upah pasti memengaruhi biaya produksi dan lainnya, walau suka tidak suka keputusan gubernur tetap kami terima dengan catatan,” ujarnya.
Catatan pengusaha muncul karena Apindo hanya mengusulkan indeks tertentu atau alfa 0,5 dengan kenaikan 6,4 persen sekitar Rp6,047 juta yang sudah menjadi angka psikologis, bukan 0,775 sebagaimana keputusan gubernur.
Regulasi yang mematok nilai dasar (start base) dari 0,5 membuat pengusaha tidak bisa memilih koefisien 0,2, 0,3, atau 0,4 dalam rentang 0,2 sampai 1, padahal kenaikan pada angka 0,5 saja sudah mendongkrak biaya produk, biaya produksi, dan labor cost mencapai 25 hingga 30 persen.
“Selisih angkanya tidak banyak tetapi dampaknya luar biasa, sebab bukan cuma upah yang naik melainkan ikut mengerek uang lembur dan BPJS sehingga mengganggu pos pengeluaran dan jalannya perusahaan,” tutur Nurjaman.
Efek domino kenaikan harga, produk, dan biaya produksi tersebut juga bakal melambungkan harga pokok penjualan (HPP) dan menggerus daya beli masyarakat.
Ketika konsumsi turun dan barang menumpuk di gudang, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi di berbagai hal mulai dari variabel yang bisa dihindari hingga biaya tetap termasuk sumber daya manusia.
“Padahal kami berpikir kalau upahnya masih dianggap terjangkau dengan variabel lainnya, perusahaan akan menghindari terjadinya PHK,” tegasnya.
Tekanan pengeluaran ikut bertambah karena perusahaan harus memperhitungkan penyesuaian upah sektoral ke depan yang nilainya lebih tinggi serta struktur dan skala upah. Kebijakan itu pun berdampak pada karyawan level lebih atas yang memiliki KPI tersendiri.
“Kalau di bawahnya kenaikannya lebih tinggi, akan terjadi gap dengan pekerja bermasa kerja lama karena masa yang lima tahun atau sepuluh tahun upahnya sama dengan yang baru masuk,” urai Nurjaman.
(Taufik Fajar)