JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak membayar upah pekerja sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan pengupahan tersebut.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono.
Pramono mengakui, penetapan UMP 2027 berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok buruh dan pengusaha. Menurutnya, kesepakatan mengenai besaran upah minimum tidak selalu dapat memuaskan seluruh pihak.
"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," ujarnya.
Meski demikian, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan besaran UMP 2027. Dia menyebut keputusan tersebut merupakan jalan tengah yang moderat dan rasional dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha.