JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melimpahkan empat tersangka kasus dugaan manipulasi perdagangan waran ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus yang diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar Rp6,97 miliar tersebut kini memasuki tahap penuntutan.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan pada Kamis (19/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S. Mereka merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas.
Dalam perkara ini, OJK menduga para tersangka melakukan manipulasi perdagangan dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas transaksi, kondisi pasar, maupun harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan transaksi perdagangan pada 29 Mei 2023. Instrumen yang menjadi objek perkara meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Untuk menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi perdagangan.
Penggunaan rekening dan identitas pihak lain tersebut diduga bertujuan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya sehingga memberikan gambaran semu kepada investor.
Sebelum pelimpahan perkara ke kejaksaan, penyidik OJK telah menahan keempat tersangka. Tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, sedangkan satu tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Cipinang.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK menyatakan penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah manipulasi perdagangan dan menjaga integritas pasar modal. Lembaga tersebut juga memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(Feby Novalius)