Dalam pelaksanaannya, kepesertaan tersebut diperiksa melalui mekanisme pertukaran data atau interoperabilitas antara Polri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dengan mekanisme tersebut, pemohon tidak hanya perlu mengisi data identitas, tetapi juga memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan masih aktif saat mengajukan SKCK.
Tiga Kelompok yang Dikecualikan
Meski menjadi persyaratan umum, kewajiban memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif tidak berlaku bagi seluruh pemohon.
Pasal 2 ayat 5 Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tiga kelompok yang dikecualikan, yaitu:
1. WNI yang berada di luar negeri.