Kontroversi Indosat Belum Berakhir

Trust, Jurnalis · Selasa 17 Juni 2008 11:28 WIB
https: img.okezone.com content 2008 06 17 21 119389 lHluxQLh56.jpg

JAKARTA - Penjualan saham Temasek di Indosat justru memantik kontroversi. Proses tender offer diyakini tak akan kalah rumit. Kenapa?

Akhirnya, Qatar Telecom (Qtel) yang beruntung mendapatkan Indosat (ISAT). Melalui pembelian 75 persen (setara dengan 30,6 persen saham ISAT) saham Asia Mobile Holdings (AMH) milik ST Telemedia, raksasa telekomunikasi asal Timur Tengah itu kini menjadi pemilik mayoritas saham Indosat. Sebab, sebelumnya AMH menguasai 40,8 persen saham perusahaan telekomunikasi nomor dua di Indonesia itu.

Qtel sendiri, pada kuartal I-2007 telah membeli 25 persen saham AMH yang mencerminkan 10,2 persen saham di ISAT. Untuk mendapatkan ISAT, Qtel membayar dengan harga Rp 7.388 per saham. Sehingga, untuk 30,2 persen saham tersebut, STT mendapatkan sekitar USD 1,3 miliar. Jika ditambahkan dengan pembelian 10,2 persen saham sebelumnya, total uang yang diterima anak usaha Temasek itu mencapai sekitar USD 1,8 miliar (Rp 16,7 triliun).

Belakangan, masuknya Qtel menimbulkan beragam kontroversi. Misalnya terkait dengan hasil keputusan KPPU dan PN Jakarta Selatan. Sesuai putusan pengadilan, BUMN Singapura itu harus melepas saham Indosat secara retail antara 5-10 persen. "Aksi korporasi yang dilakukan Temasek bertentangan dengan putusan KPPU maupun PN Jakarta Pusat," tegas Ketua KPPU Syamsul Maarif.

Sekadar mengingatkan, pada 19 November 2007, KPPU memutus Temasek bersalah melanggar UU No 5/1999 tentang Anti Monopoli. Menurut KPPU, kepemilikan Temasek di Indosat dan Telkomsel termasuk praktik monopoli. Melalui dua anak perusahaannya, SingTel dan Singapore Technologies Telemedia (STT), Temasek memiliki saham dua perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia. Kini, kasusnya sudah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Seorang pengacara kepada TRUST mengatakan, langkah Temasek menjual sahamnya kepada Qtel tak lepas dari "lubang hukum" yang ada dalam putusan KPPU dan PN Jakarta Selatan. Misalnya, dua lembaga pengadilan itu tidak mencantumkan putusan provisi yang melarang Indosat untuk mengalihkan saham-saham perusahaan sampai ada putusan hukum tetap. Jika putusan provisi ini ada, jelas, penjualan saham Indosat mustahil terjadi sekarang.

Itu sebabnya, Sutrisno Iwantono, pengamat hukum persaingan usaha, pesimistis putusan pengadilan (seandainya tetap memenangkan KPPU) bisa dieksekusi. Sebab, saham yang dipersoalkan kini sudah menjadi milik Qtel.

Selain kontroversi hukum, proses tender offer (TO) yang akan dilakukan Qtel juga masih menjadi tanda tanya. Betul, Nasser Marafih, CEO Qtel, sudah memastikan akan melakukan tender offer. Harganya juga sudah ditetapkan sebesar Rp 7.300 per saham, sesuai banderol ISAT kala diambil alih dari STT. Masalahnya, berapa banyak saham yang akan ditender oleh investor baru tersebut? Sebab, penguasaan asing di sektor telekomunikasi ada batas maksimalnya.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 menyebutkan, untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sektor jaringan bergerak seluler maupun satelit, kepemilikan modal asing dibatasi 65 persen. Sementara sektor usaha jaringan tetap berbasis kabel maupun berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched, modal asing dibatasi maksimal 49 persen.

Pertanyaannya, Indosat termasuk kategori yang mana? Ini yang belum jelas. Merujuk surat keputusan Menhub No. KP 130 Tahun 2003, ISAT telah mendapat izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap secara nasional. Izin tersebut berdasarkan surat Menhub 1 Agustus 2002. Hanya saja, cakupannya terbatas di Surabaya dan Jakarta.

Nah, kalau Indosat masuk kategori perusahaan seluler, maka Qtel punya peluang untuk menambah kepemilikannya hingga sebanyak 24,2 persen. Namun, jika Indosat masuk kategori fixed line, maka investor baru ISAT tersebut hanya bisa menambah maksimal 8,2 persen saham lagi. Sebab, kini mereka sudah menguasai 40,8 persen.

Lantas dampaknya buat investor? Seorang broker melakukan perhitungan begini. Dengan asumsi, Qtel bisa memiliki 65 persen saham, maka dia akan melakukan TO untuk mendapatkan 24,2 persen saham tambahan. Saham yang akan ditender tentu tidak termasuk 14,3 persen saham pemerintah yang pastinya tidak akan dijual.

Maka, untuk mendapatkan 24,2 persen saham tersebut, Qtel akan melakukan TO terhadap 44,9 persen saham yang dimiliki publik. Dengan demikian, peluang pemegang saham ISAT untuk mengikuti TO hanya 53 persen. Artinya, jika seorang investor memiliki 100 ribu saham, yang akan terserap ketika TO dilakukan cuma 53 ribu saham.

Peluang investor untuk mengincar harga Rp7.388, harga TO yang ditawarkan Qtel, akan semakin berat bilamana Indosat masuk kategori perusahaan fixed line. Pasalnya, Qtel hanya bisa menambah 8,2 persen saham.

Dengan jumlah saham yang dapat mengikuti TO sebanyak 44,9 persen, maka peluang investor ikut tender hanya 17,8 persen. Sehingga, dari setiap 100 ribu saham, cuma 17,8 ribu saham yang akan terserap saat TO digelar. Atas dasar itulah, seorang analis bilang, peluang buat investor untuk mendapatkan harga lebih tinggi dibandingkan saat ini (di kisaran Rp6.500) menjadi terbatas.

Lain halnya jika Bapepam-LK memberikan dispensasi bahwa Qtel dapat melakukan TO terhadap seluruh sisa saham ISAT, kecuali milik pemerintah.

Tapi, kemungkinan ini amatlah kecil. Alasannya, bila sisa saham dikuasai Qtel, maka ISAT tidak pantas untuk menyandang status sebagai perusahaan terbuka. Sebab, sahamnya hanya dimiliki dua pihak, Qtel dan pemerintah. Padahal, sesuai regulasi, sebuah perusahaan baru masuk dalam kategori Tbk, apabila dimiliki minimal oleh 300 pihak.

Bapepam sendiri kelihatannya akan berusaha agar saham publik di Indosat tetap besar.

Sinyal ini terungkap dari upaya Bapepam yang bermaksud mempercepat revisi peraturan tender offer akhir bulan ini.

Menurut Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK, batasan minimal untuk TO akan dinaikkan menjadi 35-50 persen. Sementara regulasi sebelumnya menyebutkan, pemindahan penguasaan minimal 25 persen saham, harus melakukan TO. Fuad menambahkan, melalui revisi tersebut, Bapepam akan membatasi saham publik sisa tender offer minimal 10-20 persen.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini