nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Asosiasi Televisi Swasta Siap Dukung TPI

Purwadi, Jurnalis · Minggu 15 November 2009 21:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2009 11 15 320 275737 lb3alPLffF.jpg

JAKARTA - Pascaputusan pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, solidaritas dari lembaga yang konsen memperjuangkan kepentingan televisi swasta, kian menguat.

Dukungan kali ini mengalir dari Asosiasi Televise Swasta Indonesia (ATVSI) saat melakukan audiensi dengan jajaran Manajemen TPI di Jakarta, hari ini. Pengurus ATVSI yang turut hadir di antaranya, Ketua Umum ATVSI Karni Ilyas, Sekjen ATVSI Wisnu Hadi, Ketua Komisi Alex Kumara, Imanuel Matondang, Wida Wahyu, dan Hadi Suroso.

 

Sementara, Manajemen TPI yang hadir antara lain, Managing Director TPI Nana Putra, Direktur Keuangan dan Tekhnologi Ruby Panjaitan, Direktur TPI Erwin Andersen, Sekretaris Perusahaan MNC Gilang Iskandar, Sekretaris Perusahaan TPI Wijaya Kusuma Soebroto, dan Pemimpin Redaksi TPI Ray Wijaya.

Dalam pertemuan itu, ATVSI menyatakan siap mendukung dan memperjuangkan nasib salah satu media televisi yang sedang mengalami persoalan hukum di lembaga peradilan tertinggi. Mengingat, putusan pailit ini diyakini dapat mengancam eksistensi salah satu televisi yang sudah mengudara puluhan tahun tersebut.

"Kami tidak melihat institusi atau siapa yang memiliki media itu. Tapi yang kita lihat adalah solidaritas medianya. Kami ingin membela kepentingan bersama, kata Ketua Umum ATVSI Karni Ilyas di sela-sela audiensi dengan jajaran Direksi Manajemen TPI di Jakarta, Sabtu (15/11/2009).

Karni menuturkan, asosiasi yang dipimpinnya tidak konsen mengurusi kepentingan satu per satu perusahaan anggota yang terkena persoalan, baik itu hukum maupun persoalan lainnya. Namun, kata dia, asosiasi ini hanya konsen mengurusi dan menangkal musuh bersama yang berusaha mengganggu perusahaan media. "Ini kan musuh bersama, karena perusahaan yang mempailitkan TPI berasal dari luar," ungkapnya.

ATVSI, lanjut dia, belum bisa memberikan putusan menyangkut bantuan kongkret yang bakal diberikan kepada TPI. Namun, pihaknya berjanji akan menjaga solidaritas antara anggota dengan memberikan bantuan pada anggota yang terkena masalah. "Kami akan merapatkan dulu dengan pengurus inti ATVSI yang lainnya. Dalam waktu dekat, kita akan memberikan keterangan menyangkut bantuan apa yang akan diberikan," imbuhnya.

Sementara itu Sekjen ATVSI Wisnu Hadi mempertanyakan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus pailit PT TPI. Mengingat, perusahaan media seharusnya tidak disamakan dengan perusahaan konvensional. Seharusnya, menurutnya, ada pertimbangan-pertimbangan matang dari majelis hakim. Ini kan sangat cepat dan apa memang sesimpel itu untuk memutus pailit.

Dia menandaskan, jika perusahaan media dengan mudahnya di mohonkan pailit oleh perusahaan konvensional, apalagi berasal dari perusahaan asing, maka ini akan jadi preseden buruk bagi perusahaan media di masa mendatang.

Direktur Keuangan dan Tekhnologi TPI Ruby Panjaitan kembali menegaskan, putusan pailit TPI yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkesan dipaksakan. Sebab, putusan lebih didasarkan pada asusmsi majelis hakim bahwa TPI tidak memenuhi kewajiban membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL).

"Awalnya dari 1993, ditandatangani perjanjian utang piutang antara TPI dengan BIA (Brunei Investment Agency) sebesar USD50 juta. Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama (Tutut)," jelas Ruby.

Dia menuturkan, pada 1996, TPI yang masih dipegang Presiden Direktur, Siti Hardiyanti Rukmana mengeluarkan sub ordinated bond (Sub Bond) sebesar USD53 juta. Utang dalam bentuk sub ordinated bond tersebut dibuat sebagai rekayasa sementara untuk mengelabuhi publik atas pinjaman dari BIA.

Hal ini, kata Ruby, didasarkan pada fakta bahwa uang dari Peregrine Fixed Income Ltd masuk ke rekening TPI pada 26 Desember 1996. Namun, selang sehari, yakni pada 27 Desember 1996 dengan jumlah yang sama ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd. Setelah dilunasi oleh TPI, dokumen-dokumen asli Sub Bond tersebut disimpan oleh pemilik lama yang diduga diambil secara tidak sah oleh Shadik Wahono (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Marga Nusaphala Persada).

Selanjutnya, pada 2004 diketahui bahwa dokumen-dokumen yang sudah dilunasi TPI, diperjualbelikan dari Filago Ltd kepada CCGL tertanggal 27 Desember 2004. Hal ini menunjukan bahwa, dokumen asli Sub Bond yang diambil oleh pemilik lama diperjualbelikan.

"Belakangan diketahui bahwa, Filago adalah perusahaan yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No3-4 Jalam Wijaya 2 Jakarta Selatan. Ternyata, kantor ini adalah milik sah pemilik lama," paparnya.

Ruby menegaskan, transaksi jual beli Sub Bond antara Filago Ltd dengan CCGL hanya menggunakan promissory note sehingga tidak ada proses pembayaran. Bahkan, semua transaksi pengalihan Sub Bond tidak pernah diketahui dan dilaporkan ke TPI sebagaimana ketentuan syarat pengalihan Sub Bond. "Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah illegal," tegasnya.

(ahm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini