JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai para elit politik di Indonesia belum sadar bahwa alokasi anggaran di 2012 tidak sehat. Hal tersebut karena, anggaran tersebut tidak memiliki prioritas pembangunan nasional.
Fitra menyebutkan, pemerintah tidak konsisten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Indikator ataupun output prioritas pembangunan pun dinilai tidak menjadi ukuran untuk menentukan alokasi anggaran.
"Ada perbedaan pada penetapan alokasi anggaran untuk mencapai indikator ataupun output prioritas pembangunan," kata Sekjen Seknas Fitra Yuna Farhan, di Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Yuna menyebutkan, RKP 2012 menetapkan 1.715 indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp232,27 triliun. Sedangkan dalam RKA-KL ditetapkan sebanyak 3.991 output dengan alokasi anggaran sebesar Rp269,01 triliun.
"Berdasarkan pasal 12 UU 17/2003 bahwa penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara," kata dia.
Akibatnya, anggaran gagal menerjemahkan prioritas pembangunan nasional. Penyusunan anggaran lebih didominasi pendekatan politik yang menguntungkan kelompok tertentu.
(Martin Bagya Kertiyasa)