Pengusaha Pribumi Minta Dihindarkan dari Persaingan Tak Sehat
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menyatakan, dalam era globalisasi ini, pemerintah harus memberikan pembinaan, perlindungan, dan kesempatan khusus terhadap perekonomian yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, khususnya pengusaha pribumi untuk mengembangkan diri.
Ketua Umum DPP Hippi Suryani Motik mengatakan, pembinaan, perlindungan yang dimaksud bertujuan untuk menghindarkan pengusaha pribumi dari persaingan yang tidak sehat.
"Membina keterampilan, teknologi tepat guna dan berdaya guna, permodalan dan pemasaran, dan pengusaha pribumi di sini warga negara Indonesia yang bertanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara," kata Suryani di d'Consulate restaurant, Jakarta, Rabu (8/7/2013).
Suryani melanjutkan, guna mewujudkan kepentingan bangsa dan negara, Hippi meminta kepada pemerintah agar mengambil keputusan mengenai kenaikan harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Di mana keputusan tersebut merupakan suatu hal yang penting dan mendesak karena dapat mempengaruhi keadaan perekonomian Indonesia.
"Ke depannya dapat membuat bangsa ini tidak stagnan, kestabilan harga bahan pokok dan investasi juga perlu dijaga dalam menghadapi tantangan dan pasar bebas pada ASEAN Economy Community 2015 nanti," tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan dan keterbukaan pasar bebas, Suryani mengaku bahwa Hippi akan berdiri di barisan paling depan untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal ini harus menjadikan kinerja presiden dan kabinet untuk tetap fokus dengan roda pemerintahan.
"Pemerintah harus tetap menjaga dan memlihara stabilisasi iklim yang kondusif dalam menghadapi tahun-tahun pemilu mendatang," imbuhnya.
Maka dari itu, Suryani berharap dengan suasana menjelang pemilu, tidak membuat situasi dan kondisi perekonomian menjadi limbung karena tidak fokusnya kinerja pemerintah, karena kepentingan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan partai dan kepentingan kelompok dan pribadi.
(Widi Agustian)
