Wamen ESDM: Program RFID Sulit Diterapkan

JAKARTA - Sampai saat ini program Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan pemasangan perangkat teknologi Radio Frequency Identification (RFID) tidak terdengar lagi, bahkan cenderung mogok di tengah jalan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo memperkirakan cara pengendalian dengan RFID tidak akan berjalan efektif untuk jangka waktu ke depan.

Statement ini tidak keluar begitu saja, dirinya beralasan hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang baru jika BBM bersubsidi disesuaikan dengan harga keekonomian atau menghapus BBM subsidi secara bertahap.

"Tujuan memakai RFID itu kan melakukan monitoring. Kalau BBM bersubsidi sudah enggak ada, itu tak akan krusial dampaknya," ungkap Susilo di Jakarta, Rabu (6/8/2018).

Susilo mencontohkan, jika hal itu sampai terjadi yakni penjualan BBM bersubsidi disesuaikan dengan harga keekonomian, maka pemasangan perangkat RFID pun sulit diterapkan.

"Kalau sudah begitu mau pasang RFID di kendaraan mana? Kan ini untuk monitoring BBM bersubsidi," sebutnya.

Apalagi lanjut Susilo mengungkapkan, menurut laporan yang diterima sampai hari ini program SMP BBM bersubsidi masih mengalami hambatan, baik itu persoalan teknis dan finansial. Imbasnya, implementasi program monitoring ini tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan.

"Bayangkan 300 ribu kendaraan baru di Jakarta. Itu pun belum dimanfaatkan seluruhnya," paparnya.

Pihaknya mencatat, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia sebanyak 5.500. Di tambah pula jumlah kendaraan baik sepeda motor, dan mobil mencapai 100 juta unit.

Selain itu, Susilo beranggapan akan sangat tidak mungkin pemasangan perangkat RFID bisa sukses dijalankan dengan banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia.

"Ternyata SPBU itu kira-kira 5.500 SPBU. Pasang RFID 5.500 SPBU. Kemudian bayangkan ada 90 juta sepeda motor, 10 juta mobil itu enggak mungkin sukses," pungkasnya.

(Rizkie Fauzian)