JAKARTA - Pemerintahan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melalui tim transisinya mempunyai terobosan-terobosan untuk tingkatkan penerimaan pajak. Salah satunya mengenai usulan pembuatan badan pajak dan badan penerimaan negara di luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dengan dibentuknya ini, ditargetkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio menjadi 14-15 persen, yang saat ini masih 12,3-12,4 persen. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri enggan berkomentar. Menurutnya, presiden terpilih Jokowi memiliki caranya sendiri untuk tingkatkan pajak.
"Saya enggak mau kasih komentar mengenai pemerintah di depan,” ucap Chatib di kantornya, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
"Jawaban saya pak Jokowi pasti tahu caranya untuk itu. Kalau enggak, ya enggak mungkin fraksi ngajuin," sambungnya.
Dirinya pun tidak ingin memberikan rekomendasi apapun untuk pemerintahan mendatang agar meningkatkan penerimaan pajak. "Saya enggak mau kasih rekomendasi. Saya enggak lebih pinter dari tim baru. Tim baru itu lebih pinter dari saya sehingga mereka lebih tahu daripada saya," tegasnya.
Untuk itu, Chatib menyerahkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan mendatang. Namun dirinya berharap, pemerintahan mendatang dapat melakukan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya.
"Saya kalau gak salah Rp9 triliun dari pajak tambahan. Ya tanya pemerintah berikutnya. Begini, saya percaya, Pak Jokowi kan punya tim, tentu interaksi dengan fraksi di DPR kan. Jadi kalau fraksi di DPR itu minta, pasti sudah komunikasi dengan timnya pak Jokowi," sebutnya.
Dirinya pun mencontohkan seperti target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen, namun dalam RAPBN 2015 tetap menjadi 5,6 persen.
"Persis, iya kan. Kan pak Jokowi ngomong 5,8 persen, terus timnya bilang dari sana bilang tidak disetujui, jadi kalau nanya mesti sama mereka. Mereka pasti tahu caranya," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)