JAKARTA - Pemerintah dan DPR akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Namun, kebanyakan dari program yang ditetapkan masih belum sesuai dengan keinginan pemerintah baru.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari fraksi PDI-Perjuangan, Dolfie OFP mengakui, program-program yang dicanangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokow-JK) belum seluruhnya masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2015 yang sebentar lagi disahkan menjadi UU APBN 2015.
"Dana desa belum masuk, BPJS juga belum seluruhnya. Pendidikan juga belum nanti di APBN-Perubahan saja," ucap Dolfie di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Dia menambahkan, program-program dalam RAPBN-Perubahan akan diajukan pada Januari 2015. Pasalnya, saat ini rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) belum ada, sehingga belum bisa diajukan untuk perubahan.
"Januari, karena menunggu RPJMN-nya, RPJMN belum ada, pak Jokowi dilantik 20 Oktober 2014, RPJMN selesai Desember, sehingga Januari bisa perubahan," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)