“Sangat wajar jika KEK Sei Mangkei menjadi benchmark bagi pelaksanaan KEK di seluruh Indonesia. Khususnya bagi pengembangan sektor industri yang juga akan dikembangkan di KEK Bitung,” ujar Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) KEK Bitung Charles Kepel, dalam siaran persnya, di Manado, Selasa (18/11/2014).
Charles menjelaskan, menjelang berlakunya operasional KEK Sei Mangkei pada akhir 2014, masalah ketersediaan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia (SDM) di KEK Sei Mangkei sudah cukup tersedia.
Dia menambahkan, setiap KEK sebaiknya bisa saling belajar dari KEK yang telah ada. Utamanya dalam penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang dihadapi setiap KEK.
“Sehingga bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu ada dan mampu mengantisipasi berbagai kendala. Termasuk juga, akan memunculkan rasa saling peduli dan memperhatikan antar KEK di seluruh Indonesia,” katanya.
Sekadar informasi, data sekretariat Dewan Nasional KEK mencatat beberapa indikator penting yang menjadikan suatu KEK menjadi benchmark nasional. Pertama, masalah kesiapan infrastruktur di dalam kawasan. Di antaranya, air limbah, listrik, air bersih, jalan, fasilitas persampahan, drainase, telekomunikasi, dan fasilitas keamanan.
Kedua, masalah kesiapan sumber daya manusia, di antaranya administrator, dan badan usaha pengelola. Ketiga, masalah kesiapan perangkat pengendalian administrasi. Seperti sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan pengelolaan kawasan.
Sehingga target-target pelaksanaan dan operasional yang dicanangkan dapat terwujud, dan pada akhirnya dapat mendorong percepatan perekonomian di daerah sekitar dan nasional.
(Martin Bagya Kertiyasa)