Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, mengatakan bahwa pemakaian gas kota menjadi solusi atas kenaikan harga gas Elpiji 12 kg tersebut. Namun, dia meminta PT PGN (Persero) untuk membangun infrastruktur pipa gas sehingga masyarakat perumahan bisa mengatasi masalah kenaikan harga gas Elpiji 12 kg.
"Karena gasnya sama jadi itu tendensinya mahal, maka akan banyak beralih ke subsidi. Sebaiknya dipertimbangkan lagi ini kenaikan harga Elpiji. Gas pipa atau gas kota sangat bisa jadi solusi. Itu kan gas pipa yang pegang PGN. Kalau PGN kan punya program ke rumah tangga itu masih sangat kecil," ungkap dia di Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Menurut dia, gas kota harus bisa didorong masuk ke perumahan-perumahan di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, PGN harus mempertimbangkan kepentingan negara bukan kepentingan korporasi.
"Apalagi banyak perumahan dan komplek-komplek perumahan yang dibangun sekarang. Itu PGN harus masuk dan bisa mengurangi impor Elpiji. Kan Elpiji juga harus impor," kata dia.
Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha juga mengatakan gas kota menjadi solusi kenaikan harga Elpiji 12 kg. Namun, pembangunan gas kota membutuhkan infrastruktur sehingga seluruh kota-kota besar teraliri gas.
"Kalau mau jadikan gas pipa itu menyaingi Elpiji itu dalam bentuk city gas yang masuk ke rumah-rumah. Itu memang menjadi solusi, tetapi membutuhkan infrastruktur. Dan itu jangka panjang," kata Satya.
Untuk jangka pendek, kata dia, pemerintah harus melakukan distribusi Elpiji 3 kg secara tertutup sehingga hanya untuk keluarga tidak mampu yang diperbolehkan menggunakan Elpiji 3 kg. "Dalam jangka pendek itu, pola distribusi tertutup untuk Elpiji 3 kg. Sehingga, distributor Elpiji subsidi itu tidak menjual sembarangan ke masyarakat," pungkas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)