Target Pembangunan 1 Juta Rumah Jokowi Dipertanyakan
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan bakal membangun 1 juta rumah untuk mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog). Ground breaking proyek ini pun sudah dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Maret mendatang.
Namun, para anggota DPR RI Komisi V DPR RI masih mempertanyakan terkait target pembangunan perumahan rakyat. Mereka menilai, target pembangunan 1juta rumah ini tidak jelas.
"Apa dasarnya? Dari mana angkanya? Backlog-backlog itu apa sih dasar perhitungannya?" kata salah seorang anggota DPR RI Komisi V, Ferry, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Tidak hanya Ferry, anggota Komisi V lainnya Budi Yuwono juga mempertanyakan keefektifan penggunaan anggaran Kementerian PUPR yang sebegitu besarnya. Dengan besarnya tambahan anggaran yang diperoleh Kementerian PUPR ini, dia berharap masalah perumahan rakyat di Indonesia bisa diselesaikan.
"Tambahan anggaran untuk Kementerian PUPR ini terbesar dalam sejarah. Bagaimana ini kiat Pak Menteri mengatasi masalah perumahan ini," tanya dia.
Kritik lainnya juga datang dari anggota Komisi V lainnya, Hasan Romli. Menurut dia, salah satu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah itu sarat unsur politis.
"Awalnya berbasis desa, kemudian kecamatan. Bagaimana ini," tanyanya.
Selain itu, terkait permasalahan rusun, anggota komisi V Syaiful Rasyid meminta agar Menteri PUPR mengoptimalkan pemanfaatan rusunawa. Menurut dia, banyak rusunawa yang dibangun tapi tidak dimanfaatkan dengan benar.
"Banyak rusunawa di Bandung dan Cimahi yang belum termanfaatkan dengan optimal. Memang ini masalahnya juga terkait dengan Kemenkeu. Tapi kami minta jangan sampai berlarut-larut karena untuk membangun rusun itukan tidak murah," kata dia.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
