JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan rapat panja asumsi dasar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik dengan pemerintah pada sore ini. Pada rapat tersebut, Anggota Banggar DPR menyayangkan kecilnya penyerapan bahan bakar biodiesel dan bioetanol yang dilakukan PT Pertamina.
"Penyerapan Pertamina biodiesel dan bioetanol sangat rendah dari tahun 2011 sampai 2015 kemarin Rp1 triliun saja tidak terserap," ungkap Anggota Banggar Isma Yatun di Gedung DPR RI, Kamis(5/2/2015).
Menurutnya kondisi turunnya harga minyak bisa menjadi peluang untuk Pertamina untuk mengerek pendapatan dari bahan bakar nabati tersebut. Dia mengatakan harusnya bioetanol dan biodiesel jadi bahan bakar yang menarik bagi masyarakat.
"Pada saat dimana crude turun kesempatan bahan bakar nabati sesuatu yang menarik bagi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Banggar Mindo Sianipar mengingatkan pihak Pertamina untuk mengembangkan bahan bakar nabati dihasilkan dari bahan pangan yang tidak bisa dikonsumsi.
"Saya memprediksi dan menduga bahwa dalam beberapa tahun mendatang akan ada kesepakatan internasional yang akan melarang minyak nabati yang dihasilkan dari bahan yang bisa di konsumsi oleh manusia, contoh, tebu tidak boleh langsung jadi bio etanol dicampur solar jadi bio diesel, saya kira ESDM harus bergerak kearah sana, jangan gunakan bahan bakar alternatif pakai bahan abku yang bisa dikonsumsi manusia," tandas Mindo.
Sebagai informasi, dari pihak pemerintah rapat ini dihadiri oleh Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, dan Plt Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja.
(Fakhri Rezy)