Amankan Data Investor, BKPM Gandeng Lembaga Sandi Negara

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan persandian, serta pengamanan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan PTSP Pusat dan PTSP Daerah.

“Kerjasama dengan Lemsaneg ini sangat penting untuk memberikan perlindungan keamanan data, terutama dokumen investor yang di-submit untuk perizinan. Ke depan, dengan adanya PTSP Pusat di BKPM, frekuensi transaksi data dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan akan semakin tinggi,” jelas Franky dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Dengan adanya nota kesepahaman, Lemsaneg akan mendukung penyelenggaraan PTSP Pusat dan memberikan perlindungan keamanan sistem informasi, termasuk di dalamnya dukungan kebutuhan peralatan keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi. Lemsaneg saat ini sudah menugaskan lima pegawai di PTSP Pusat untuk membantu pengamanan data dan sistem informasi.

Baca Juga:

Berapa Gaji Dirut Petronas Malaysia? Intip Besaran Angkanya

Lebih jauh Franky menjelaskan, PTSP Pusat di BKPM berupaya memberi kemudahan kepada investor melalui layanan perizinan cepat, sederhana, transparan, dan tereintegrasi, untuk memberi kemudahan bagi investor. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah investor dalam melakukan monitoring secara online, perkembangan kemajuan perizinan yang diajukan dan membandingkannya dengan tenggat waktu dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

PTSP Pusat di BKPM saat ini melayani 138 kelompok izin dan lima perizinan bidang usaha yang sudah tereintegrasi. Lima bidang usaha yang perizinan end to end sudah bisa dilayani di PTSP Pusat adalah sektor kelistrikan, industri, kawasan industri, kawasan pariwisata dan pertanian. Proses perizinan tersebut dilayani oleh 77 petugas penghubung dari 22 Kementerian/Lembaga.

“Ke depan kita terus berusaha mempercepat waktu pelayanan, menyederhanakan prosedur perizinan dan mengkaji izin-izin yang dapat disatukan. Dengan demikian, PTSP Pusat merupakan langkah awal untuk memperbaiki daya saing investasi Indonesia, terutama dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” pungkas Franky.