Pembangunan SPBG Tak Sekencang SPBU

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi itu didukung adanya kendala aturan yang menjadi batasan dalam pembangunan infrastruktur gas di Indonesia. Di antaranya mengenai permasalahan tanah dan perizinan yang dialami oleh pihak PGN dalam membangun jaringan gas.

"Gas bumi tidak dimasukkan ke dalam kepentingan masyarakat umum, sehingga kami diklasifikasi ke pengembangan usaha biasa, dalam pembebasan maupun perolehan tanah yang dibutuhkan untuk dijadikan infrastruktur gas kami harus melakukan pola bussiness to bussiness," tutur Hendi di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Selain itu, dia mengatakan PGN membutuhkan dukungan transformasi tata niaga dan tata kelola gas bumi untuk pembangunan infrastruktur gas. Terlebih, PGN juga memerlukan adanya prioritas alokasi guna menunjang pembangunan infrastruktur gas bumi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

Tantiem Komisaris BUMN Dihapus, Bos Danantara: Pengeluaran Hemat hingga Rp8,2 Triliun

"Sehingga 2010 santai 2014 di mana pembangunan jaringan infrastruktur gas bumi terlambat, karena sejak 2007 PGN tidak mendapat alokasi gas kontrak baru secara signifikan," jelas dia..

Kendati demikian, dia mengatakan kesulitan lahan tersebut dapat teratasi bila bisnis PGN dalam membangun jaringan gas dimasukkan oleh pemerintah ke dalam klasifikasi kepentingan publik.

"Sebagian aset kami berbentuk aset tanah. Seandainya pemerintah bisa menyediakan lahan, kami lebih merasa bermanfaat, kami siap membayar sewa tanah kepada negara. Kami bisa lebih cepat bekerja mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi," tandasnya.