Ekonomi Melambat, Reshuffle Kabinet Dinilai Jalan Terbaik
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis lambatnya ekonomi Indonesia pada kuartal I berada di level 4,7 persen. Padahal target Presiden Joko Widodo sejak masa kampanye menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Ekonomi yang lambat membuat banyak pihak mempertanyakan kinerja menteri ekonomi Kabinet Kerja. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat jalan terbaik yang bisa dilakukan Jokowi adalah reshuffle.
"Pak Jokowi memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Ini karena melihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kita, karena pencapaiannya justru anjlok bukan melambat lagi," ungkapnya saat ditemui di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Pihaknya juga berpendapat tim ekonomi Jokowi-JK yang tidak mampu memaksimalkan tugasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
"Jika mereka (tim ekonomi) cakap, dan terampil dalam bekerja, ekonomi kita bisa tumbuh, Jadi kalau enggak cakap, ya mau tidak mau harus di reshuffle," lanjutnya.
Namun pihaknya tidak menyebut nama-nama menteri ekonomi yang seharusnya masuk calon di reshuffle. "Ya kalau soal itu kan urusan Pak Jokowi," tandasnya.
Isu reshuffle kabinet sudah muncul beberapa waktu lalu. Isu reshuffle kabinet Jokowi muncul sejak keluarnya survei Poltracking, di mana masyarakat yang menjadi responden menilai sangat butuh adanya perombakan kabinet.
Beberapa LSM mendesak pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai tidak bagus.
Beberapa menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.
(Fakhri Rezy)
