Menurut dia, yang menjadi kendala pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia selalu terkait dengan pembebasan lahan dan perizinan.
"Kalau izin masih empat hingga lima tahun lupakan 35 ribu mw," tegas Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2015 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Kendati demikian, Jokowi masih optimistis dengan target pembangunan mega proyek pembangkit listrik 35 ribu dalam lima tahun akan tercapai. Namun untuk mewujudkan hal ini, maka pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh terhadap pembebasan lahan dan masalah perizinan dipotong.
"70 tahun kita merdeka baru ada 50 ribu mw, tapi lima tahun target kita 35 ribu mw banyak yang sanksi. Kalau dua hal itu bisa diselesaikan, bisa sangat cepat pembangunan itu," jelas dia..
Menurut Jokowi, pembangunan pembangkit listrik jangan hanya terpaku kepada proyeknya namun juga nilai tambahnya. Dia melihat semua ekspansi tentu saja membutuhkan suplai listrik.
"Tanpa listrik ini tidak akan ada ekspansi hotel, investasi di pariwisata. Ada masalah saya datangi, saya ingin itu harus selesai, itu bukan target, tapi itu kebutuhan. Jangan harap pertumbuhan ekonomi kita baik jika itu enggak tercapai, karena butuh listrik," tukasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)