Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tepis Isu Beras Plastik, Gubernur & Bupati Jadi Garda Terdepan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2015 |18:14 WIB
Tepis Isu Beras Plastik, Gubernur & Bupati Jadi Garda Terdepan
Isu beras plastik, gubernur dan bupati jadi garda terdepan. (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pemerintah dinilai harus bergerak cepat menyelesaikan isu beras plastik di masyarakat. Sebab, kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Harus ditelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap beredarnya isu beras plastik, karena toh memang ada beberapa kasus yang terungkap, ternyata memang ada di masyarakat, segera ditangkap pelakunya," tegasnya pengamat ekonomi Firmanzah kepada wartawan di Kampus UI Depok, Kamis (28/5/2015).

Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi ini menilai jika memang beras plastik adalah beras impor, maka sang importir juga harus ditindak tegas. Begitu pun jika beras tersebut diproduksi di dalam negeri.

"Kalau memang itu beras impor, pengimpornya harus ditindak tegas. Kalau diproduksi di dalam negeri harus ditelusuri ditindak tegas. Karena barang seperti beras sangat ganggu psikologis masyarakat jelang puasa dan Idul Fitri atau Lebaran, pemerintah harus bertindak cepat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas peredaran beras tanah air," ungkapnya.

 

Selain kerjasama dengan kepolisian dan pihak - pihak terkait, Firmanzah mendorong polisi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menambahkan apapun distribusi kebutuhan pokok di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Karena gubernur dan bupati front atau garda terdepan awasi kebutuhan pokok di daerahnya, jagung kedelai gula pasir serta beras. Kepolisian ajak berkoordinasi dengan pemda dan kalau perlu dibentuk gugus tugas khusus investigasi peredaran beras plastik," tegasnya.

Mantan Dekan FEUI ini menambahkan dampak yang paling terasa adalah keresahan masyarakat secara psikologis bila isu beras plastik berlarut-larut. Menjelang puasa dan lebaran, lanjutnya, konsumsi beras akan sangat tinggi, dan jika tak ditangani cepat maka beras berkualitas yang bagus akan terjadi penumpukan stok.

"Aksi penumpukan beras plastik tak terselesaikan, tentunya akan menyulitkan penjual beras. Saat yang tepat bagi pemerintah buat satgas khusus," paparnya.

Bahkan Firmanzah menengarai bahwa kasus ini sudah berpotensi kriminal karena meresahkan.

"Kita belum tahu ya sampai kasus ini terungkap masih berandai-andai, kenapa motifnya seperti apa terlibat di dalamnya, kenapa beredar di masyarakat, saya rasa iya kriminal sebab tak hanya meresahkan publik tetapi sangat jahat sekali jika dikonsumsi akan sebabkan keracunan," tutupnya.

(Widi Agustian)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement