Pemerintah, kata dia, memfasilitasi dialog sosial tersebut. Sehingga upaya melakukan perlawanan antara karyawan dengan perusahaan bisa ditekan, apalagi sampai melakukan aksi demonstrasi besar besaran.
Dia melihat aksi unjuk rasa justru merugikan dua belah pihak, baik perusahaan dan karyawan. Untuk itu, paradigma yang ada seperti perusahaan dengan karyawan tak pernah akur harus diubah.
"Harus diubah, karyawan dan perusahaan itu mitra saling melengkapi, tidak harus menyelesaikan masalah dengan aksi demo," jelasnya.
Kalau ada persoalan, kata dia, harus diselesaikan dengan cara dialog agar menemukan titik temu. Dia mengakui tak sedikit upaya dialog itu mentok sehingga tidak menemukan solusi kedua belah pihak.
"Itu peran kita di pemerintahan, kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota harus bisa mengambil jalan tengah," jelasnya.
(Fakhri Rezy)