Pengusaha Wanita Minta Dukungan Jokowi dalam Berbisnis
Ketua Umum Iwapi Nita Yudi menjelaskan, pihaknya ingin menyampaikan paket kebijakan ekonomi tahap I September yang sudah diumumkan Presiden Jokowi pada 9 September lalu belum menyentuh sektor rill, sehingga dibutuhkan paket kebijakan ekonomi tahap II.
"Paket kebijakan kemarin masih melihat untuk sektor makro, tapi sektor riil masih belum ada. Jadi masih perlu ada paket kebijakan ekonomi kedua, khusus untuk UMKM, karena kita hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perlambatan ekonomi, tentu perlu kebijakan yang lebih baik lagi untuk pengusaha wanita," kata Nita di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Nita memaparkan, pentingnya pemerintah membantu pelaku UMKM, karena tingkat suku bunga bank di Indonesia masih tinggi, sehingga sulit bersaing untuk mengembangkan bisnisnya. Walaupun pemerintah sudah menurunkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 12 persen dan tahun depan akan turun menjadi 9 persen, namun hal tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan negara Asia lainnya yang di bawah 6 persen.
"Sementara kami ikuti konferensi di Vietnam. Thailand punya bunga 2,2 persen untuk perempuan pengusaha. di China 5,5 persen. Artinya pemerintah harus dorong perempuan pengusaha UMKM untuk bisa lebih baik lagi. Kalau mau ekonomi cepat, sektor UMKM berikan kemudahan karena mereka tulang punggung," jelasnya.
Tidak hanya itu, menurut Nita banyak sekali kebijakan pemerintah yang diimplementasikan di lapangan kurang berjalan dengan baik. Iwapi juga mengeluhkan soal pajak.
"Kita perlu ngadu ke Presiden, bahwa di bawahnya seperti apa, karena kami pelaku ekonomi yang memang ada di lapangan," sambungnya.
Di sisi lain, lanjut Nita mengungkapkan, pihaknya juga pada dasarnya akan menyampaikan hasil munas Iwapi yang sudah diselenggarakan dan menyerahkan rekomendasi ke pemerintah. Menurut Nita, hingga saat ini sejak 48 tahun lalu sudah ada 30 ribu perempuan pengusaha yang tergabung dalam Iwapi dan sekira 80 persen bergelut di bidang UMKM yang menjadi tulang punggung.
"Saat munas, kami diskusi internal, bahwa tidak semua pelaku usaha menurun karena hampir 20 persen usahanya meningkat. Ini usaha yang tidak melibatkan dolar, yang bahan bakunya tidak impor. Bahan baku lokal di bidang usaha kuliner, banyak yang pengusaha kuliner yang pendapatannya meningkat," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)
