Share

Soal Pelabuhan Internasional Indramayu, Kawasan Penopang Disiapkan

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 06 Januari 2016 12:48 WIB
https: img.okezone.com content 2016 01 06 320 1281875 soal-pelabuhan-international-indramayu-kawasan-penopang-disiapkan-oYCMxWSFUR.jpg Ilustrasi: Dok Okezone.

INDRAMAYU - Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Indramayu Susanto menyatakan, Pemkab Indramayu sudah menyiapkan lahan seluas 2.324 hektare untuk pelabuhan dan kawasan industri penopangnya.

Saat ini, pihaknya sedang menempuh berbagai proses administrasinya. Ketika disinggung mengenai kecamatan yang akan menjadi lokasi pelabuhan dan kawasan industri, Susanto enggan menjawab. Namun, dia memastikan lahan tersebut 100 persen milik Perhutani. “Karena lahan Perhutani, para spekulan tidak bisa bermain di situ, lokasinya sekitar 8-12 kilometer dari jalur pantura,” ungkap Susanto.

Saat ditanya sudah sejauh mana tahapannya, Susanto menyebutkan, pihaknya kini sedang memproses perizinan dan lainnya, di antaranya surat-menyurat serta berkomunikasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk memulai perizinan. Pemkab Indramayu juga, kata dia, optimistis bisa mengantongi rekomendasi dari pemerintah pusat yang akan dituangkan melalui peraturan presiden (perpres).

“Mudah-mudahan ada kepastian mengenai lokasi pelabuhan,” katanya.

Susanto menambahkan, pembangunan pelabuhan internasional di Kabupaten Indramayu merupakan kebutuhan nasional untuk menjangkau transportasi laut antarpulau dan pengganti pelabuhan internasional yang sebelumnya direncanakan dibangun di Cilamaya, Kabupaten Karawang.

“Selain itu, untuk mendukung pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka yang belum bisa sepenuhnya menampung industri berat,” jelas Susanto.

Dia juga meyakinkan, pelabuhan internasional paling memungkinkan dibangun di Indramayu. Pasalnya, letak Indramayu sangat strategis.

Selain dapat mendukung pengoperasian BIJB, juga mendukung kawasan industri di Jabodetabek yang kini sudah mulai jenuh. “Survei sudah kami lakukan, lahan Perhutani pun sudah bisa dipakai setelah ada perubahan status dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Namun, memang kami masih menunggu keputusan pemerintah pusat,” tutupnya. (Tomi indra)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini