Interior Kantor Wali Kota Batu Habiskan Rp55 Miliar

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 16 Januari 2016 12:51 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 01 16 470 1289698 interior-kantor-wali-kota-batu-habiskan-rp55-miliar-Yzxo26jHgO.jpg (Ilustrasi: Shutterstock)

BATU – Alokasi dana Rp55 miliar dari APBD Kota Batu 2016 untuk mempercantik kantor wali kota di Kompleks Perkantoran Terpadu (Block Office/BO) mengundang kritikan banyak kalangan. Mereka menilai pengalokasian dana miliaran tersebut terlalu berlebihan.

Rencananya dana Rp55 miliar itu untuk pengadaan mebeler, dekorasi interior, pembuatan taman, serta biaya perawatan selama setahun. “Kami menilai apa yang dilakukan Pemkot Batu untuk memperindah kantor wali kota sudah pada tahapan pemborosan uang rakyat,” ujar Ketua Divisi Korupsi Politik, Malang Corruption Watch (MCW), Taher Balqis, kemarin.

Dia mengatakan anggaran Pemkot Batu membangun kompleks perkantoran terpadu sudah sangat besar. MCW mencatat proyek ini dimulai sejak tahun 2009 di mana saat itu Pemkot Batu menganggarakan dana Rp42,5 miliar untuk membeli tanah seluas 3,5 hektare. Selanjutnya Februari 2011 Pemkot Batu mulai membangun pondasi gedung perkantoran terpadu. Nilai anggarannya Rp35 miliar.

“Pembangunan gedung block office tidak mulus. Sempat berhenti tiga tahun. Baru awal tahun 2015 dimulai lagi dengan mengerojok dana Rp175 miliar. Jadi total dana sudah dikeluarkan pemerintah mencapai Rp255 miliar,” sebut Taher. Pada tahun ini Pemkot Batu menyiapkan dana Rp55 miliar untuk membeli mebeler, dekorasi ruangan, membangun taman dan biaya perawatan gedung serta membangun food court.

Mestinya mebeler yang masih layak bisa dipergunakan lagi. Kemudian anggaran untuk membangun taman tidak sebesar itu. “Anggota legeslatif mestinya cermat dalam mengkaji usulan pemerintah. Tidak semua usulan disetujui,” saran Taher. Dalam masalah ini MCW akan mengawasi, apakah dalam penggunaan APBD Kota Batu.

Khususnya untuk biaya membangun gedung perkantoran wali kota bersama stafnya terjadi penyelewengan atau tidak. “Masyarakat pasti berharap pelayanan pemerintah bisa lebih baik. Karena pemerintah sudah diberi kewenangan untuk membangun kantornya dengan megah,” jelas Taher.

Di tempat terpisah, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko selesai memimpin rapat bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Batu, memerintahkan kepada Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Eny Rachyuningsih segera menyiapkan klinik kesehatan. Dalam area gedung perkantoran terpadu. Klinik kesehatannya bisa melayani masyarakat umum dan pegawai Pemkot Batu. “Seluruh pegawai sudah berkantor di block office. Jadi harus ada tempat pelayanan kesehatannya,” tegas Wali Kota.

Soal penilaian MCW atas dugaan pemborosan anggaran yang dilakukan Pemkot Batu, menurut wali kota, anggaran yang disiapkan pemerintah sudah disesuaikan dengan rencana kegiatan yang disusun SKPD. “Semua kebutuhan untuk gedung block office diawali dari proses perencanaan. Sehinggaa kalau ketemu anggarannya sebesar itu. Memang sudah sesuai yang direncanakan dalam program kegiatan SKPD,” tegas Eddy Rumpoko.

Lalu setelah disurvei, klinik kesehatannya akan ditempatkan di lantai 2, gedung block B. Tapi saat ini Dinkes akan menyiapkan segala sesuatunya. “Kami akan menyiapkan dulu semua peralatan medis dan dokternya. Karena PNS yang dilayani cukup banyak. Maka harus disiapkan dengan sebaik mungkin,” ungkap Eny.

(Maman Adi Saputro/Koran SINDO)

(dhe)

(rzk)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini