DPR Minta Pemerintah Hentikan Pengoperasian Kapal Ternak
JAKARTA - Pemerintah saat ini telah memiliki Kapal Tol Laut pengangkut ternak yang dioperasikan PT Pelni. Kapal ini disebut sebagai kapal ternak dengan kapasitas 500 ekor sapi.
Namun, pengoperasikan kapal ini dianggap tidak efektif oleh DPR RI. Pasalnya, hingga saat ini harga daging tak kunjung turun sesuai target Presiden Joko Widodo sebesar Rp80 ribu per kg. Pemerintah pun dinilai tak jeli melihat persoalan daging sapi ini.
"Pemerintah kurang jeli memilah soal daging. Ada ayam kampung ada ayam ras beda harganya, ayam kampung lebih tinggi. Di sapi pasar juga sama. Sapi kampung, sapi bali, aceh, madura, harganya lebih tinggi dibandingkan sapi ras, apalagi lebih tinggi dibanding daging beku impor," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (18/6/2016).
[Baca juga: 56.250 Ekor Sapi NTT Siap Dikirim]
Komisi VI DPR RI pun meminta kepada pemerintah untuk segera menghentikan pengoperasian kapal ternak ini dalam waktu dekat. Selain tidak efektif menambah kecukupan pasokan, pengoperasian kapal ternak ini dianggap bertentangan dengan rencana efisiensi anggaran dari pemerintah.
"Soal kapal ternak diberhentikan saja. Karena itu menggunakan subsidi dari negara, 1 ekor sapi disubsidi 500 ribu per ekor, suplai Jabodetabek, Jabar dan Jateng hanya 1 persen dari kebutuhan total," jelas Viva.
"Apakah mensubsidi 1 persen bisa menurunkan harga pasar. Tidak mungkin toh, makanya diberhentikan saja, karena itu uang negara," imbuhnya.
[Baca juga: Pelni Tambah 5 Kapal Ternak di 2017]
Pemerintah pun dituntut untuk mencari solusi alternatif untuk dapat menurunkan harga daging. Diantaranya adalah dengan melakukan diversifikasi daging dan memperbanyak sentra peternakan.
"Juga perlu melakukan diversifikasi daging, sementara ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah fokus pada daging sapi. Kenapa tidak penganekaragaman dengan kerbau, kelinci. Kerbau relatif lebih murah, nilai protein lebih tinggi," tutupnya.
(Fakhri Rezy)
