Kementerian PUPR Gandeng Pengembang Bahas Hunian Berimbang
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap menggandeng para pengembang perumahan yang tergabung dalam berbagai asosiasi pengembang untuk membahas Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang pola pembangunan hunian berimbang.
“Kami terbuka dan siap menggandeng pengembang dalam pembahasan peraturan tersebut (Permen Hunian Berimbang),” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin kepada sejumlah wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Baca juga: Kontroversi Rumah Berimbang, REI: Tak Perlu Sanksi)
Syarif menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman memang diatur mengenai pembangunan dengan hunian berimbang. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pengembang yang membangun rumah mewah wajib membangun rumah menengah dan rumah sederhana dalam satu hamparan atau dalam satu kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya ternyata ada keberatan dari sejumlah pengembang karena merasa dirugikan akibat harga lahan yang berbeda di setiap daerah.
“Wajar jika pengembang keberatan jika ada peraturan yang dianggap merugikan tapi kami berupaya agar pelaksanaan permen ini nantinya tidak merugikan pengembang maupun masyarakat,” ujarnya.
Kementerian PUPR, menurutnya, akan berupaya mencari jalan keluar terbaik terkait rasio pembangunan dengan pola hunian berimbang tersebut. Diskusi dengan para pengembang nantinya diharapkan dapat menemukan solusi tanpa bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada saat ini.
