Pemkab Diminta Antisipasi Dampak Pelabuhan Patimban
SUBANG - DPRD Kabupaten Subang meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah statregis untuk mengantisipasi dampak sosial pembangunan pelabuhan internasional di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara.
Sejumlah ancaman sosial seperti hilangnya pekerjaan bagi nelayan, petambak dan buruh tani, lenyapnya permukiman warga, ganti rugi pembebasan lahan, potensi pencemaran lingkungan, dan sebagainya, ha rus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Upaya-upaya strategis dan so lusi yang tepat harus segera di persiapkan pemerintah, untuk mengatasi berbagai dampak ini,” ujar anggota DPRD Subang asal PPP Oom Abdurohman kepada KORAN SINDO.
Pada tahap awal, megaproyek Pelabuhan Patimban akan memerlukan lahan seluas 600 hektare. Dari lahan seluas itu, 350 hektare di antaranya berada di bibir pantai yang akan direklamasi, dan sekitar 250 hektare berada di daratan. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti, ganti rugi pembebasan lahan harus sesuai.
“Ganti ruginya harus layak,” tegas Oom.
Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih, menyebut, pemkab sedang memersiapkan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan rel kereta api (KA) guna mendukung pembangunan pelabuhan. Saat ini, pengadaan lahan yang sudah disiapkan untuk jalan pelabuhan, baru sekitar 10,5 kilometer dengan lebar 30 meteran yang semula untuk pelabuhan bertaraf regional.
Sementara untuk pelabuhan bertaraf internasional, persyaratan jalan itu lebarnya minimal harus 60 meteran. Sehingga, perlu ada tambahan pengadaan lahan. Sebab itu, pihaknya akan mengusulkan alokasi anggaran untuk belanja pengadaan tanah, guna menambah lebar dan panjang jalan. Termasuk mengadakan lahan untuk pembangunan akses rel kereta api menuju pelabuhan.
“Nantinya, jalan menuju pelabuhan ini bakal terintegrasi dengan Tol Cipali. Sedangkan jalur rel keretanya terintegrasi dengan Stasiun KA Pagaden,” papar Imas.
Kepala Dinas Perhubungan Subang, Harlan Adinata menambahkan, pembangunan fisik megaproyek yang di perkirakan bakal menelan biaya Rp40 triliun lebih, dengan konsultan konstruksi berasal dari Jepang International Consultant Asosiation (JICA), akan dimulai awal tahun 2017 mendatang.
Saat ini, selain sudah menuntaskan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan, proyek tersebut juga sudah mem bangun trestel (jalur dermaga) sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar delapan meter.
“Pembangunan fisik direncanakan dimulai pertengahan awal 2017, setelah perubahan perda RTRW tuntas dibahas oleh pemkab dan pemprov. Diharapkan, di 2019 nanti, pelabuhan sudah mulai bisa beroperasi,” pungkas Harlan.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
