Penolakan Pembangunan Geotermal Rawan Provokator
JAKARTA - Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi Nasional melalui energi baru terbarukan (EBT), panas bumi (geotermal), langkah pemerintah ini selalu mendapat ganjalan.
Di mana dalam lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), selalu terjadi penolakan masyarakat, kesulitan izin pembangunan, hingga sulit melakukan pembebasan lahan.
Pengamat Energi Marwan Batubara menilai, guna menyelesaikan masalah dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden harus bersikap tegas.
"Karena di sini tidak ada hak rakyat melarang, pasti ada provokator. Presiden bisa panggil Menteri ESDM, panggil Pemerintah Daerahnya (Pemda). Jika dikasih izin operasi, maka harus segera disosialisasikan. Jadi jangan gara-gara masalah itu enggak jadi, ini harus tegas," tuturnya, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (13/11/2016).
Menurutnya, pembangunan geotermal menjadi objek vital di wilayah tersebut. Guna merealisasikannya perlu pembagian peran Pemda, sebab jika terus-terusan mendapat penolakan, maka tidak ada lagi investor yang berminat membangun pada WKP yang sudah ditetapkan.
"Peran Pemda ini jadi sangat penting karena ada objek vital nasional. Saya tidak yakin masih ada yang berani, jika masalah penolakan masyarakat, masalah lingkungan terus ada. Jadi status prioritas ini perlu dilakukan," ujarnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
