Terungkap! Kepala Bappenas Terganggu Sengketa Izin Pinjam Hutan untuk Geothermal

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2017 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 03 320 1749142 terungkap-kepala-bappenas-terganggu-sengketa-izin-pinjam-hutan-untuk-geothermal-bfQeVtv79a.jpg (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi tingkat emisi (karbon) di Indonesia. Karena tingkat emisi saat memberikan efek yang tidak baik terhadap iklim.

Bambang juga menjelaskan, dalam langkah mengurangi emisi ini pemerintah melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Namun dalam pelaksanaan ini, dirinya sempat dibuat dilema antara mengurangi emisi dengan reboisasi dan di sisi lain, hutan yang diminta untuk pengeboran panas bumi (geothermal).

"Yang mengganggu saya di masa lalu itu adalah sengketa izin pinjam pakai hutan untuk geothermal. Di lain sisi hutan untuk kurangi emisi tapi di sisi lain, energi untuk mengurangi emisi," ungkap Bambang di Gedung Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

 Baca Juga:

Wah, JK Minta Pengusaha Pacu Investasi di Bidang Panas Bumi

Sindiran Menteri Jonan ketika Foto Presiden dan Wapres Lebih Kecil

Menurutnya, geothermal yang merupakan salah satu Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sudah terbukti juga mampu untuk mengurangi emisi di Indonesia. Selain itu, geotermal juga terbukti bersih.

"Geothermal sudah proven sebagai energi selain terbarukan juga bersih karena berdasarkan uap. Meskipun di masa lalu itu belum ada aturannya, ada aturannya tapi pelaksanaan di daerah ada ganjalan yang membuat eksplorasi geothermal kita belum maksimal," jelasnya.

Selain itu, Bambang juga menilai eksplorasi geothermal Indonesia merupakan salah satu cadangan terbesar di dunia. Hal inj dikarenakan biaya eksplorasinya mahal dan juga harga jual energi EBT ini juga tinggi.

"Geothermal kita yang katanya reserve terbesar didunia, satu karena biaya eksplorasi mahal, kedua tarif dengan PLN. Itu bukan masalah yang kalau mau beroperasi, tapi itu proses kontrak jual beli listrik (PPA) nya," tuturnya.

 Baca Juga:

Baru 9%, Pemerintah Dorong Penggunaan Energi Bauran Capai 23% pada 2025

Pertamina Siap Ambil Alih Pengelolaan Geothermal Gunung Ciremai

Bambang menjelaskan, yang menjadi permasalahan adalah izin lahan hutan untuk geothermal karena sumber energi tersebut adanya di dalam hutan. Sehingga hambatan perizinan ini diharapkan menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempertimbangkan izin untuk pengeboran geotermal sebagai salah satu langkah kurangi emisi. Sehingga sinergi antara dua kementerian ini diharapkan dapat terjadi.

"Yang dihindari mungkin adalah hambatan perizinan, hambatan dari daerah atau dari otoritas yang terkait dengan hutan unfonutely, sumber geotermal tidak ada di tengah kota, geotermal ada di dalam hutam dan pegunungan. Ini bisa menjadi perhatian LHK, semoga tujuan mengurangi emisi itu terjadi. Jadi KLHK membantu ESDM dan ESDM membantu KLHK," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini