Image

Tax Amnesty, Daerah Ini Targetkan Capaian Periode Ketiga Sebesar...

Agregasi Jum'at 10 Februari 2017, 11:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 02 10 20 1614647 tax-amnesty-daerah-ini-targetkan-capaian-periode-ketiga-sebesar-NS9Vny499H.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

KULONPROGO - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates menargetkan capaian uang tebusan tax amnesty sebesar Rp600 juta hingga periode ketiga. Namun, masyarakat masih banyak yang mempertanyakan program pengampunan pajak ini.

Kepala KPP Pratama Wates Herlin Sulismiyarti mengatakan periode ketiga akan berakhir pada 31 Maret mendatang. Saat ini, baru terkumpul dana sebanyak Rp98juta. “Sejauh ini berhasil dihimpun dana sebesar Rp2,6 miliar uang tebusan selama 2 periode,” ujarnya, seperti mengutip Harian Jogja, Jumat (10/2/2017).

Herlin optimistis target tahap ketiga ini akan terpenuhi jelang tutup periode. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, wajib pajak sering kali melakukan pelaporan aset mepet batas waktu.Dana tersebut terdiri dari Rp1,9 miliar untuk periode pertama dan Rp877 juta untuk periode kedua.

Jumlah tersebut sebenarnya sudah melampaui target KPP Wates pada tahun 2016 yakni Rp2,5miliar. Ia menerangkan, jika masih banyak wajib pajak yang belum menyertakan laporan kekayaannya secara detail dalam SPT tahunan sehingga masih diminta mengikuti tax amnesty.

Dia menyatakan, di tataran bawah masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait tax amnesty. Namun, sosialisasi tetap diupayakan lewat radio, spanduk, dan disiapkan pos informasi khusus. Herlin menyebutkan bahwa pelaksanaan tax amnesty didasari besarnya kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia. Sedikitnya 75% pembangunan di Indonesia diambil dari penghasilan pajak termasuk bagi infrastruktur serta jalan di Sumatera dan Papua.

Sementara itu Dwi Wicaksono, salah satu peserta yang merupakan Sekretaris Kecamatan Kalibawang menyampaikan kekecewaannya karena petugas yang hadir tak mampu menjelaskan dengan tepat roh dari aturan pajak terbaru tersebut. “Saya tetap kurang puas, kan kekayaan kami dapat dengan bekerja sendiri bukan kekayaan negara, kenapa kok negara ribut sekali,” tutur dia.

Menurut dia, merupakan hal yang janggal karena adanya harta yang belum dilaporkan di SPT kemudian wajaib pajak akan dikenai denda. Ia sendiri telah melakukan pelaporan aset pada periode kedua sekitar November lalu dan dikenai denda sebesar Rp18 juta. Meski demikian, ia masih bertanya-tanya alasan penerapan aturan ini. Pasalnya, Dwi menganggap semua hal yang dilakukan sebagai warga negara juga telah dikenakan pajak seperti pajak usaha dan pendapatan.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini