Temui Jokowi, Ketua MUI Bahas Redistribusi Aset
JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin hari ini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan ini, terdapat beberapa sektor yang dibahas. Salah satunya adalah tentang persoalan ekonomi Indonesia.
"Presiden prihatin dengan kesenjangan yang ada di masyarakat. Antara yang masyarakat kecil dengan mereka yang berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, Beliau sangat prihatin dan coba mencari solusi," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Salah satu hal yang dikemukakan dalam pertemuan ini adalah tentang redistribusi aset. Diharapkan, tanah tidak hanya dikuasai oleh kalangan konglomerat tapi juga diredistribusi. Lahan ini nantinya harus didistribusikan, terutama yang tidak terkelola dengan baik kepada masyarakat melalui koperasi dan pesantren.
"Beliau agak trauma kepada perorangan, karena kalau perorangan itu kan nanti dijual lagi," ungkapnya.
Pada pertemuan ini, juga dibahas tentang masalah kemitraan. Menurutnya, Jokowi ingin terjalin kemitraan antara konglomerat dengan ekonomi lemah.
"Ini akan dilaksanakan antara berbagai konglomerat dnegan pengusaa kecil. Ini saya kira menarik dalam rangka hilangkan kesenjangan yang menurut beliau bukan beliau yang membuat. Beliau hanya menerima keadaan masa lalu yang terjadi sekarang ini. Karena itu beliau bertekad mencoba menghilangkan masalah pokok. Kalau tidak diselesaikan sekarang, itu akan terus menjadi beban bangsa dan negara sampai ke depan," jelasnya.
MUI sendiri turut menaruh perhatian bagi ekonomi Indonesia. Pada tanggal 22 April mendatang, MUI pun akan kongres ekonomi. Pada pertemuan ini, MUI akan mengundang semua pelaku usaha di dalam berbagai komunitas.
"Intinya supaya masyarakat atau umat itu tidak menjadi beban negara. Tetapi justru bisa berkontribusi kepada negara, sehingga negara tidak dibebani oleh yang situasi ekonominya sangat rendah," jelasnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, nantinya diharapkan juga akan menyampaikan gagasan dalam rangka menghilangkan kesenjangan melalui redistribusi ataupun kemitraan. Penjelasan ini pun dibutuhkan agar memberikan pengertian secara spesifik kepada masyarakat.
"Agak lama tadi itu saya mendengarkan, jadi secara kebetulan ada dua hal, dari presiden dan kami sedang menyiapkan gerakan perbaikan ekonomi," tuturnya.
(Fakhri Rezy)
