Jokowi Diminta Perhatikan Buruh Migran Indonesia
"Untuk menjawab draft yang diusulkan Komisi IX DPR-RI kontennya banyak mengacu dan berpedoman pada Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya, Kemenaker RI (yang menjadi leading sector pemerintah RI) malah mengusulkan draft RUU yang tidak jauh berbeda dengan UU yang akan digantikan dan melucuti substansi perlindungan sebagaimana yang ada dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya," tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (1/5/2017).
Situasi ini juga diperparah dengan keengganan pemerintah RI dan DPR-RI untuk membahas RUU perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILo 189/2011 tetang kerja Layak PRT yang sesungguhnya bisa menjadi penyempurna payung perlindungan bagi buruh migran Indonesia.
Di sisi yang lain kasus-kasus kekerasan, kematian dan kerentanan buruh migran Indonesia masih terus berlangsung. Di Malaysia terungkap adanya kasus perbudakan yang dialami oleh ratusan buruh migran Indonesia di pabrik pengolahan sarang burung walet Maxim, hingga kini kasusnya belum tuntas.
Ancaman hukuman mati juga dituduhkan kepada Siti Aisyah, buruh migran Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Di Saudi Arabia terungkap adanya kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami sekitar 300 buruh migran Indonesia, walau Kemlu RI sempat merilis kasus ini namun hingga kini belum ada penuntasan kasusnya. Kawasan Selat Malaka juga masih terus menjadi kuburan bagi buruh migran Indonesia yang nekad menyebranginya dengan berbagai alasan.
Dengan situasi kerentanan yang dihadapi dan dialami oleh buruh migran Indonesia tersebut, maka dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017, Migrant CARE menuntut:
