Wujudkan Ketahanan Air, Pengelolaan 15 Danau Jadi Prioritas Nasional
Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif (collective action) dari berbagai pemangku kepentingan. “Meskipun para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama.
"Agar collective action ini dapat berjalan, dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses,”" tegas Menteri Bambang.
Sampai saat ini, belum ada satupun institusi yang bisa dikatakan sebagai leading sector dalam pengelolaan danau. Hal ini dapat dimaklumi mengingat secara regulasi dan kelembagaan belum ada aturan yang jelas.
Danau seolah-olah dikelola terbatas secara parsial sebagai bagian tupoksi masing-masing institusi negara, baik di level pusat maupun daerah sesuai regulasi sektoral yang mengamanahkannya.
(Dani Jumadil Akhir)
