Image

Redenominasi Boleh, tapi Stabilitas Politik Jangan Dikesampingkan

Ulfa Arieza, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2017, 15:36 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 02 320 1748483 redenominasi-boleh-tapi-stabilitas-politik-jangan-dikesampingkan-ZrOV1V8oYF.jpg Ilustrasi Rupiah. (Foto: Okezone/Dede)

JAKARTA - Rencana Pemerintah untuk menyederhanakan nominal Rupiah atau redenominasi dirasa perlu mempertimbangkan kembali stabilitas politik Indonesia. Pertimbangan hanya dari sisi kondisi ekonomi makro, masih pincang untuk menyempurnakan proses redenominasi.

Komisioner Independen Bank Permata Tony Prasetiantono mengatakan, Indonesia negara yang cukup istimewa yaitu kerusuhan politik dapat membuat ekonomi roboh.

"Jangan underestimate dengan kondisi politik. Indonesia termasuk yang punya privilege karena beberapa kondisi politik membuat ekonomi collapse," ujarnya di acara Wealth Wisdom Permata Bank, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, (2/8/2017).

Tony juga menyinggung syarat yang paling penting dalam menjalankan redenominasi yaitu kepercayaan. Baik kepercayaan kepada sistem ekonomi sendiri yang mampu mendukung redenominasi dan yang lebih utama adalah kepercayaan kepada pemerintah.

"Syarat paling penting redenominasi adalah trust kepada sistem ekonomi, pemerintah, dan kredibilitas pemerintah dan perekonomian kita. Kalau tidak banyak aktor-aktor yang coba nakal," tambah dia.

Menurut dia, dalam redenominasi diperlukan juga sosialisasi, pemahaman, dan disiplin dari  pelaku usaha agar tidak main-main dengan nominal Rupiah. Dikhawatirkan, apabila pelaku usaha melakukan permainan pada redenominasi dapat berimbas kepada inflasi.

"Misalnya, saya produsen punya produk Rp100.000 ketika redenominasi harusnya harga jadi Rp100. Tetapi karena saya oportunis saya coba ubah harga dari Rp100 jadi Rp150. Ada inflasi 50%," terangnya.

Sekadar informasi, rencana penyederhanaan nominal Rupiah ini tengah diseriusi oleh Bank Indonesia. Bahkan, Gubernur BI Agus Martowardojo telah melakukan pembahasan dengan Presiden Joko Widodo. Agus berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi dalam proyek legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini