JAKARTA - Pemerintah akan mengubah pemberian bantuan sosial melalui voucher pangan kepada masyarakat miskin secara nontunai. Pasalnya cara ini dianggap paling efektif untuk menyalurkan bantuan sosial ini.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, dengan cara ini juga penyaluran akan lebih tepat meski tidak sepenuhnya tepat sasaran 100%. Karena data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, jadi walaupun tahun depan yang didata pada 2015 sudah tidak miskin lagi tapi setidaknya 85% masih tepat sasaran, karena tidak semua langsung kaya.
"Ya, dari sisi jumlah dapat semua. Sasaran rumah tangga mudah-mudahan tepat semua. Namanya buatan orang, pasti ada yang enggak tepatnya. Data kita kan secara keseluruhan ada error, akurasinya 85% lah," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Baca Juga:
Catat! Voucher Pangan Ditargetkan Rambah 15,5 Juta Rumah Tangga Sasaran hingga 2019
Gubernur BI: Voucher Pangan Dapat Tekan Inflasi
Sementara itu, ia mengatakan akurasi data yang digunakan oleh Indonesia sudah lebih laik dari negara lain yang akurasinya hanya sekira 60% sedangkan Indonesia 85%.
"Dibandingkan negara lain kita masih oke, dibandingkan negara lain yang menggunakan sistem yang sama ya, seperti Meksiko saja 60%," jelasnya.
Sementara itu, mengenai voucher pangan ini nantinya akan berupa kartu yang diisi dengan jumlah Rp110.000 per bulan. Penggunaanya masih sama yakni membeli beras, gula, minyak goreng, dan telur tapi tidak harus sekaligus.
"Kalau non tunai beras harus dibelanjakan beras. Idenya Presiden kan dikasih uang sekarang beli beras Rp6.000 boleh, besoknya Rp12.000 yang enak boleh saja dan dibeli di mana saja, tidak diarahkan ke satu toko saja. Rp110 ribu per bulan jatahnya," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.