Soal Gedung Baru, Sri Mulyani Sarankan DPR Jelaskan Secara Transparan kepada Masyarakat
JAKARTA - Wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai reaksi keras dari masyarakat. Padahal, rencana ini pernah diupayakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para anggota dewan untuk memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat. Baik dari sisi rencana pembangunan hingga alokasi anggaran. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan pemahaman akan rencana tersebut, ketimbang pendapat yang simpang siur.
Baca Juga: Ternyata, Jokowi Belum Terima Informasi Resmi soal Gedung Baru DPR
Tentang pemberian penjelasan, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak memiliki hak untuk turut bicara kepada masyarakat. Urusan ini, hanya menyangkut dua pihak, yaitu DPR dan masyarakat.
"Makanya saya sampaikan, silakan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja, bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya adalah masyarakat menghendaki adanya gedung baru, atau alun-alun baru. Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (24/8/2017).
Baca Juga: Sudah Masuk APBN Sejak 2015, Wacana Gedung Baru DPR Selalu Mendapat Penolakan Masyarakat
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan, Pemerintah lebih fokus kepada antisipasi inefisiensi anggaran. Belum lagi, lanjutnya, apabila anggaran tersebut justru dialokasikan untuk belanja lain yang sifatnya tidak prioritas. Potensi pengalihan anggaran itu masih dimungkinkan, lantaran masyarakat cenderung belum memberi izin kepada para wakilnya di DPR.
"Kami dari pemerintah tentu kalau Kemenkeu yang paling utama, jangan sampai kita sudah anggarkan, dan kemudian secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat, itu jadi ada Rp2 triliun yang tidak terpakai. Ini kan kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita," ujarnya.
Baca Juga: Anggaran Naik 2 Kali Lipat dalam RAPBN 2018, Begini Penjelasan Mensos
Sekadar informasi, DPR berencana untuk membangun gedung baru. Pasalnya, gedung DPR saat ini menampung 4.480 orang, sedangkan kapasitas maksimal hanya 800 orang.
Anggaran pembangunan gedung dimasukkan dalam RAPBN 2018. Sehingga, anggaran DPR tahun anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp5,7 triliun atau sebesar 34% dari anggaran DPR tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp4,26 triliun
(Dani Jumadil Akhir)
