Instruksi Jokowi: BUMN Harus Jadi Pengembang, Bukan Pemilik!
JAKARTA - Pencatatan perdana Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA) Mandiri – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR 01) Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pencatatan perdana ini, Jokowi sempat menegur beberapa menteri karena lambannya proses sekuritisasi ini.
Salah satu menteri yang ditegur adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak luput dari teguran Jokowi karena lambannya pengurusan proses perpajakan.
Baca juga: Industri Jasa Keuangan Ditargetkan Salurkan Pembiayaan Rp717 Triliun, 24% Disumbang Pasar Modal
"Sudah saya perintahkan setahun yang lalu, Menteri BUMN yang urus 9 bulan. Saya tanya urusan yang ruwet di mana enggak tahu, saya tanya belum selesai, belum selesai," kata Jokowi di hadapan Rini yang juga hadir dalam acara ini di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Namun, menurut Jokowi upaya sekuritisasi ini patut disyukuri. Jokowi berharap agar sekuritisasi ini juga perlu diikuti oleh pihak swasta dan perusahaan BUMN lainnya.
"Saya harap setelah telur ini pecah yang lain juga ada tak hanya BUMN tapi swasta juga," ujarnya.
Baca juga: Sebelum Umumkan Paket Kebijakan, Jokowi Hadiri Pencatatan Perdana KIK-EBA Mandiri JSMR01 di BEI
Menurut Jokowi, BUMN perlu melepaskan aset dengan skema sekuritisasi. Artinya, aset tersebut dijual dalam kurun waktu tertentu. Dana yang diperoleh pun dapat digunakan untuk membangun proyek lainnya.
"Saya sampaikan BUMN itu selayaknya jadi developer jangan jadi pemilik. Bangun, jadi, jual. Biar kita miliki kalau bangun tol miliki setiap bulan dapat income. Bangun 100 jual 150 dapat uang bangun jual lebih panjang lagi tolnya," ungkapnya.
Baca juga: Catatkan KIK EBA Jasa Marga, OJK: Kita Dorong Infrastuktur di Pasar Modal
Jokowi menekankan bahwa upaya ini akan memberikan dampak pada efisiensi perusahaan. Hal ini pun dapat berdampak pada peningkatan daya saing di Indonesia.
"Ini penting sekali karena akan memacu arus modal masuk dan akan mengurangi beban APBN kita karena tugas ini tidak ringan," ungkapnya.
(Rizkie Fauzian)
