Canggih! Kini Investor Bisa Konsultasi hingga Pantau Proyek Investasi Infrastruktur Lewat Ponsel
JAKARTA - Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing di era teknologi digital, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan layanan informasi investasi infrastruktur berbasis web bernama Lintas PUPR yang dapat diakses dengan link http://lintas.pu.go.id.
Acara peluncuran tersebut secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol layar sentuh oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti didampingi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib serta Direktur Bina Investasi Infrastruktur Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Masrianto, di Hotel Gran Mahakam Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Baca Juga: Gencar Bangun Infrastruktur Jalan, Kementerian PUPR : Yang Terpenting Pembukaan Akses
Selain acara peluncuran juga digelar Seminar dengan tema Digital Era Soft Launching dan Seminar Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur Bidang PUPR dan peluncuran buku Urgensi Transformasi PPP Indonesia.
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, saat ini Indonesia memasuki era keterbukaan dan kompetisi di mana keduanya memiliki karakter yang sama yang menuntut kita bekerja dengan lebih keras, bergerak lebih cepat, serta bertindak lebih tepat.
“Era keterbukaan dan kompetisi itu tentunya telah hadir dalam bentuk layanan informasi dan konsultasi berbasis aplikasi. Layanan konsultasi investasi yang bisa diakses melalui URL http://lintas.pu.go.id ini, diharapkan dapat meningkatkan minat swasta untuk mau ikut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur khususnya bidang PUPR,” tambahnya.
Baca Juga: Cek Videonya! Jokowi Pamerkan Rencana Bangun 65 Bendungan dari Aceh sampai Papua
Lintas PUPR menjadi terobosan sekaligus inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, menekan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimeteris informasi dan penyediaan infrastruktur skema KPBU serta membangun kepercayaan publik. "Saat ini teknologi digital membuat era keterbukaan dan kompetisi berlangsung semakin ketat. Kondisi ini membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bisa bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat," ungkapnya.
Kehadiran LintasPUPR bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dunia investasi tanah air yang akan meningkatkan partisipasi investasi dari sektor swasta. Dia juga menyebut bahwa adalah hal wajar apabila para pelaku bisnis lebih berminat investasi pada sektor yang dapat memberikan informasi proyek yang akurat kepada mereka.
"Di era keterbukaan informasi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasai untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk menariik investor yang tertarik untuk mengetahui tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU," ujarnya.
Baca Juga: Harga hingga Material Jadi Tantangan Utama Bangun Jalan di Indonesia
Anita juga mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah sebenarnya membutuhkan anggaran sebesar Rp1.915 triliun. Namun, kemampuan pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran 67% atau sebesar Rp 1.289 triliun sehingga terjadi gap sebesar Rp626 triliun.
"Pada periode 2015-2016 total investasi dari KPBU sudah mencapai Rp200 triliun yang sebagian besar invetasinya berada pada sektor jalan tol sehingga saat ini masih ada gap sekitar Rp400 triliun lagi yang diharapkan dari skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP)," imbuhnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian PUPR mengerjakan 69 proyek jalan tol, 5 proyek jalan nasional non tol, program satu juta rumah, 8 proyek sistem penyediaan air minum, 1 proyek intrastruktur air limbah komunal, 3 proyek Pembangunan Pos Lintas batas Negara (PLBN), 54 bendungan, dan 7 proyek irigasi.
Sementara Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib mengatakan, peluncuran Lintas PUPR menjadi sebuah terobosan sekaligus inovasi dalam peningkatan pelayanan publik yang akan menurunkan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimetris informasi dan penyediaan infrastruktur skema KPBU, serta membangun kepercayaan publik.
Sedangkan manfaat dari layanan dan konsultasi investasi tersebut antara lain, menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai proyek dan regulasi terkait investasi infrastruktur Bidang PUPR secara langsung sehingga para calon investor baik nasional maupun internasional dapat mengaksesnya kapan saja, dari mana saja, serta pada perangkat apapun (anywhere, anytime, any devices)
(Dani Jumadil Akhir)
